Langsa | Atjeh Terkini.id – Lintas forum agama sepakat menolak money politik menjelang helatan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Gubernur/Wakil Gubernur, Wali Kota/Wakil Wali Kota serentak tahun 2024.
“Kami sepakat bahwa menolak money politik pada helatan Pilkada mendatang, karena memang tidak ada dalilnya baik dalam ketentuan agama maupun bernegara,” tegas Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Langsa, Drs H Hasanuddin MH, saat menggelar rapat FKUB, di Aula Kesbangpol, Selasa (1/10/24).
Hari ini yang harus diantisipasi dan di hempang tidak adanya money politik, pasti ada paslon yang sudah komitmen tidak melakukan money politik, begitu juga kita mengajak masyarakat tidak mau menerima money politik atau sogok menyogok.
Juga terkait dengan tidak diperbolehkan tempat ibadah menjadi sasaran kampanye, ini menjadi tanggung jawab bersama terutama FKUB Kota Langsa.
“Semua perwakilan agama dan unsur Polres, Kejaksaan Negeri, yang hadir sepakat menolak pemberian sesuatu kepada masyarakat,” urainya.
FKUB berkewajiban memberikan kontribusi kepada pemerintah untuk menciptakan Pilkada damai dan kondusif.
“Sebagai pengurus FKUB wajib memberikan kontribusi kepada pemerintah untuk menciptakan kondisi aman dan kondusif pada ajang pesta demokrasi ini,” paparnya.
Sementara itu Pj Wali Kota Langsa, Dr (C) Syaridin SPd, MPd, yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setdakot Langsa, Siti Zuriah SH, menegaskan yang sangat rawat adalah ASN sudah diatur dalam Kemendagri tidak boleh berpolitik praktis, harus berhati-hati dan harus netralitas.
Pun demikian, menolak money politik sudah semestinya disosialisaikan ketataran masyarakat hingga lapisan terbawah.
“Money politik maupun imbalan lainnya seperti beras yang diberikan oleh paslon harusnya kita hindari dan kalaulah kita bawa pulang kerumah ini menjadi makanan yang dalam katagori haram,” tutur Siti Zuriah.
Senada, Kaban Kesbangpol Kota Langsa, Drs Zulhadisyah S MSP, dalam paparannya membahas situasi dan kondisi menjelang Pilkada tahun 2024 sejauh saat ini tahapannya memasuki tahapan kampanye dan di Kota Langsa masih tergolong kondusif, hilangkan perpecahan dan fitnah.
“ASN boleh menghadiri kampanye, yang tidak boleh memakai atributnya, dan hindari foto-foto yang berujung diposting ke media sosial,” ungkapnya.
Pergi kampanye boleh sesuai aturan Kemendagri untuk mendengarkan visi dan misi para paslon Gubernur/Wakil Gubernur, Wali Kota/Wakil Wali Kota Langsa.
“Alhamdulilah pada rapat ini juga menyimpulkan tolak politik uang, lintas agama maupun jajaran Polres dan Kajari sudah mengeluarkan imbauan yang salah satunya menitik beratkan pada No Money,” paparnya.
Ketua MAA Kota Langsa, Mursyidin Budiman, menyatakan sejauh ini tetap kondusif, namun potensi money politik ada, kiranya ini ada langkah yang pasti untuk menangkap, apapun dalilnya baik agama maupun negara tidak diperbolehkan.
“Maunya ada yang ditangkap pelaku money politik sebagai contoh atau pelajaran, money politik terasa ada tapi tidak kelihatan, makanya perlu tindakan tegas,” urainya.
Perwakilan umat Budha Kota Langsa, Kharifuddin Chiawi, juga menyatakan hal sama menolak money politik dan umat kami bersikat netral untuk menghadiri undangan para paslon Wali Kota/Wakil Wali Kota Langsa.
“Kalau diundang untuk mendengarkan visi dan misi tentunya kami hadir serta pastinya umat Budha Kota Langsa tolak money politik,” tegas Kharifuddin Chiawi atau yang akrab disapa Apok.
Ketua FKDM, Saifuddin Puteh, menyatakan ada pasangan paslon yang akan memberikan uang harus diambil tindakan yang preventif dan adanya masyarakat berani melapor, ini disosialisasikan ke masyarakat dan adanya jaminan kemana bagi saksi.
“Terkadang situasi ini banyak dimanfaat bagi para timses dan juga relawan demi memenangkan paslonnya masing-masing tanpa mengindahkan ketentuan, kita minta KIP dan Panwaslih sebagai penyelenggaran melaksanakan tugas dengan baik jelang perayaan Pilkada di Aceh,” timpal Saifuddin.
Hadir Kabag TU Kemenag Kota Langsa, Jafar, S.Sos.I, Langsa, Polres, Staf Kajari, Kabid Ketahanan Ekonomi Sosbud dan Ormas Kesbangpol, Sri Verawati SH, Amir Muda Araffat, jajaran staf kesbangpol dan undangan lainnya. (***).
